Dobraknews.id | DELI SERDANG
Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Senin (16/11/2026).
Massa mendesak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengevaluasi Kepala Kejari Deli Serdang. Mereka menilai Kejari gagal menjaga aset negara yang dititipkan Kejagung.
Aset yang dimaksud adalah bangunan pabrik kelapa sawit milik PT Kencana Permata Nusantara (KPN) di Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang. Pabrik tersebut sebelumnya telah disita Kejagung dan diamanahkan kepada Kejari Deli Serdang untuk diamankan.
Namun, mahasiswa mempertanyakan mengapa aset tersebut justru diduga dijarah secara bertahap. Material bangunan disebut dipotong dan dibawa keluar oleh pihak tidak berwenang.
Persoalan ini mencuat setelah adanya dugaan keterlibatan Kepala Desa Ajibaho, R Tarigan, dalam penjualan bagian bangunan pabrik kepada kelompok yang disebut “rayap besi”. Aktivitas itu diduga sudah berlangsung lama, siang maupun malam.
Sebelumnya, kelompok rayap besi diduga memotong bangunan pabrik dan menjual materialnya ke penampung. Aktivitas itu diduga berjalan setelah ada kesepakatan pembayaran kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun yang ditunjuk.
Dalam informasi disebutkan, Kades diduga menunjukkan langsung bagian bangunan yang akan dipotong, lalu menegosiasikan harga. Setelah sepakat, uang diserahkan kepada Kades melalui Kadus. Praktik serupa diduga dilakukan terhadap kelompok rayap besi lainnya.
Bahkan, Kades diperkirakan telah meraup keuntungan hingga miliaran rupiah dari dugaan penjualan ilegal aset sitaan Kejagung tersebut.
Aliansi menilai, hilangnya material itu membuat nilai aset negara menyusut. Padahal aset sitaan seharusnya dijaga agar nilainya tidak berkurang.
Perwakilan massa aksi diterima Kasi Intel Kejari Deli Serdang, Robi. Ia membenarkan aset PT KPN telah disita Kejagung dan diamanahkan ke Kejari Deli Serdang.
Pihak Kejari menyebut persoalan itu sudah diberitakan dan oknum Kades terkait sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Kejari Deli Serdang juga turut membuat laporan.
Aliansi juga menyoroti dugaan adanya oknum aparat penegak hukum (APH) yang membekingi aktivitas pengambilan material tersebut. Mereka meminta dugaan itu diusut serius agar tidak ada pihak yang kebal hukum.
Menanggapi hal itu, Robi menegaskan pihaknya tidak akan melindungi siapapun, termasuk oknum dari internal kejaksaan sendiri, jika terbukti terlibat.
Meski begitu, Aliansi menegaskan, alasan sudah melapor tidak menghapus tanggung jawab pengawasan. Tanggung jawab utama Kejari bukan hanya melapor saat aset sudah hilang, tetapi memastikan aset tetap aman.
Selain evaluasi Kajari, mahasiswa juga mendesak pengusutan terhadap para pelaku penjarahan, penelusuran dugaan beking oknum APH, serta inventarisasi ulang seluruh aset yang tersisa untuk mengetahui seberapa besar penyusutan nilai aset negara.
Red
