Dobraknews.id | SEMARANG
Di tengah riuhnya gelombang informasi, satu hal wajib kita sadari: bukan menyudutkan, tapi agar kita semua cerdas. Bukan karena viral, tapi ini soal nasib seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan menentukan harga barang, nilai rupiah, beban pajak, dan masa depan kita semua. Maka pahami dulu, baru berpendapat.(16/9/2026)
PANGGILAN TEGAS DARI WISNU ALIAS ROGER
“Sebelum berpendapat pelajari dengan benar. Jangan ikut arus, jadilah kompas kebenaran. Tugas kita bukan sekadar menggema, tapi mencerahkan. Rakyat layak mendapat kebenaran yang utuh.”
PEMIMPIN JUJUR, HARTA TERJELASKAN
“Pemimpin yang jujur hukumnya wajib transparan. Hartanya pasti terbukti hasil yang jujur sejalan dengan penghasilan resmi, tak boleh melesat di luar akal sehat. Zaman sudah canggih, semua bisa dilacak cepat. Tak ada yang bisa bersembunyi di balik ketidakjelasan.”
FAKTA YANG TAK BISA DIABAIKAN
Gaji 7 bulan: ±Rp 623,5 juta
Kenaikan harta: +Rp 18,26 miliar
Selisih: ±Rp 17,6 miliar — 29 kali lipat dari penghasilan resmi
Tak ada utang tercatat di LHKPN. Sumbernya dari mana? Rakyat berhak tahu.
PENJELASAN SANGAT DETAIL: 8 KEKURANGAN KINERJA YANG SERIUS
1. KEBIJAKAN LIKUIDITAS RATUSAN TRILIUN DIPINDAH MENDADAK, SISTEM PERBANKAN GELISAH
Hanya 4 hari setelah menjabat, Purbaya memindahkan Rp 200 triliun uang negara dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN, yang kemudian membengkak hingga Rp 381–400 triliun. Dana ditarik sewaktu-waktu lalu dikembalikan lagi menciptakan guncangan likuiditas yang luar biasa. Bank-bank Himbara secara resmi memohon agar dana pemerintah tidak ditarik mendadak karena mengganggu penyaluran kredit kepada masyarakat. Langkah ini juga berbenturan dengan wewenang Bank Indonesia di bidang kebijakan moneter bahkan Gubernur BI memberikan sinyal keras agar Purbaya tidak melampaui batas kewenangannya. Risikonya nyata: ketidakpastian likuiditas, kredit macet meningkat, dan kepercayaan pada sistem perbankan melemah.
2. DEFISIT ANGGARAN MELEBAR MENDEKATI & BISA MELAMPAUI BATAS HUKUM 3%
Defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB sangat tipis dari batas aman 3% yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Pengamat fiskal memperingatkan bahwa jika tidak segera dikendalikan, defisit sebenarnya bisa menyentuh 3,3% hingga 3,6% PDB melanggar jangkar fiskal yang dijaga konsisten sejak krisis 1998. Ini berarti utang negara bertambah cepat, beban bunga semakin berat, dan ruang untuk pembangunan rakyat semakin sempit. Anggaran negara yang seharusnya jelas dan terukur justru menjadi teka-teki yang menakutkan.
3. RESTITUSI PAJAK DITAHAN SEMBARANGAN SEMUA SEKTOR JADI KORBAN, DUNIA USAHA MENANGIS
Awalnya diumumkan hanya akan memeriksa ketat restitusi di sektor SDA, ternyata ditahan di SEMUA sektor tanpa pengecualian. Restitusi pajak yang seharusnya diterima pengusaha pada 2025 mencapai Rp 361,14 triliun naik 35,9% dari tahun sebelumnya. Purbaya tidak hanya menahan, tetapi juga mengancam pejabat pajak, memindahkan pejabat eselon II secara sepihak, hingga memicu konflik terbuka di internal Ditjen Pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bahkan sampai meminta stafnya untuk tidak menghiraukan beberapa arahan menteri sesuatu yang sangat jarang terjadi. Akibatnya: arus kas perusahaan macet, investasi tertunda, ribuan pekerjaan terancam.
4. POLEMIK DIVIDEN DANANTARA Rp 120 TRILIUN YANG TIDAK PERNAH DISEPAKATI
Purbaya menyatakan secara terbuka bahwa Danantara wajib menyetor Rp 120 triliun ke kas negara sebagai dividen. Namun pimpinan Danantara secara resmi membantah adanya kesepakatan tersebut. Ini menciptakan konflik terbuka antar-lembaga negara di depan publik satu menteri dengan satu lembaga strategis saling tidak seia sekata. Dampaknya: ketidakpastian hukum atas aset negara, investor bingung, dan kredibilitas kebijakan ekonomi negara dipertanyakan dunia. Sebuah angka fantastis yang dilontarkan tanpa dasar kesepakatan yang jelas siapa yang akhirnya rugi? Rakyat.
5. KOMUNIKASI PUBLIK TIDAK TERKENDALI, MENIMBULKAN KEPANIKAN NASIONAL
Pernyataan bahwa “490 daerah terancam tidak mampu membayar gaji pegawai” disampaikan tanpa data pendukung yang jelas langsung membuat kepanikan di seluruh pemerintah daerah. Menyatakan stabilisasi rupiah itu “mudah”, lalu menyalahkan Bank Indonesia ketika rupiah justru terus melemah. Berdebat terbuka lewat media dengan berbagai pihak seolah negara ini tidak punya masalah yang lebih penting. Menurut Mahfud MD, kelemahan terbesar Purbaya adalah komunikasi publik yang buruk dan substansi yang tidak beres. Setiap pernyataan baru justru menambah keresahan, bukan menenangkan.
6. RESTUKTURISASI UTANG WHOOSH Rp 79,45 TRILIUN DIPINDAH KE PUNCAK TERTINGGI, DIBEBANKAN 80 TAHUN
Total utang proyek Kereta Cepat mencapai US$ 4,5 miliar (±Rp 79,45 triliun) diperpanjang tenornya hingga 80 tahun. Rencana pengalihan 60% saham dan seluruh utang ke entitas pemerintah berarti beban ini secara efektif ditanggung oleh APBN yaitu uang rakyat, hari ini dan 3 generasi mendatang. Cicilan memang menjadi ringan setiap tahun, tetapi beban pokoknya tidak hilang hanya disembunyikan di masa depan. Tidak ada transparansi penuh mengenai perhitungan bisnis yang sebenarnya apakah proyek ini benar-benar layak atau selamanya akan menjadi beban rakyat?
7. RUPIAH MELEMAH, KEPERCAYAAN PASAR ANJLUK PROSPEK KREDIT DITURUNKAN
Sepanjang masa jabatan, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang tertekan paling berat. Lembaga pemeringkat internasional secara resmi menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Investor asing menarik dana keluar pasar keuangan Indonesia. Biaya pinjaman negara menjadi lebih mahal. Semua ini bukan kebetulan pasar menilai kebijakan fiskal yang tidak terukur, konflik antar-lembaga, dan komunikasi yang tidak terprediksi sebagai risiko tinggi. Kerusakan pada reputasi ekonomi negara butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan.
8. KONFLIK INTERNAL KEMENKEU & ANTAR-LEMBAGA SEMUA BERANTASAN DALAM SATU MASA JABATAN
Dalam waktu singkat, Purbaya berkonflik terbuka dengan: Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga Danantara. Mutasi pejabat tinggi dipaksakan dan ditentang dari dalam, unit-unit eselon satu saling tidak sejalan, koordinasi antar-lembaga justru memburuk drastis. Kementerian Keuangan yang seharusnya menjadi tiang stabilitas ekonomi justru bergejolak dari dalam. Biaya konflik internal ini ditanggung oleh efektivitas pelayanan negara kepada rakyat dari penerimaan pajak hingga pencairan anggaran rakyat terganggu.
MENTERI SEKRETARIS NEGARA WAJIB JELASKAN, APARAT PENEGAK HUKUM WAJIB USUT TUNTAS!
Kepada Menteri Sekretaris Negara: hukumnya wajib menjelaskan secara terbuka dan lengkap sebab dan akibat mengapa Menteri Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya. Apa alasannya? Apa dasar hukumnya? Apa temuan-temuannya? Jangan biarkan rakyat menebak-nebak sendiri. Rakyat berhak tahu sepenuhnya.
Kepada seluruh Aparat Penegak Hukum: usut tuntas setuntasnya setiap hal yang patut diperiksa. Bilamana ada pelanggaran, proses tanpa ragu, tanpa pandang bulu untuk membuat seluruh rakyat paham bahwa hukum saat ini tidak tumpul di atas dan runcing di bawah. Tegas dalam penegakan hukum yang adil seadilnya sama tegasnya ke atas maupun ke bawah. Hukum tidak boleh berbeda ukuran tidak boleh lunak untuk yang berkuasa dan keras untuk yang kecil. Keadilan adalah hak seluruh anak bangsa.
SOLUSI TERBAIK DARI YANG TERBAIK 9 LANGKAH KONKRET
1. PENJELASAN RESMI LENGKAP & TERBUKA
Menteri Sekretaris Negara wajib menyampaikan ke publik tanpa ditunda, tanpa dipotong alasan lengkap pencopotan, dasar hukumnya, dan temuan-temuannya. Rakyat berhak tahu sepenuhnya.
2. PELACAKAN HARTA OLEH KPK DALAM WAKTU PALING SINGKAT
Lacak setiap transaksi, aliran dana, dan kepemilikan aset. Zaman sudah canggih ini bisa selesai cepat. Jika sumbernya sah, tunjukkan buktinya. Jika ada yang janggal, proses tanpa pandang bulu.
3. AUDIT INDEPENDEN ATAS KEBIJAKAN KEMENKEU
Bentuk tim independen DPR, BPK, akademisi, praktisi telaah setiap kebijakan kontroversial. Hasilnya dipublikasikan utuh.
4. PERBAIKI SEKARANG JUGA
Restitusi pajak segera diproses kembali untuk semua pengusaha
Mekanisme dana negara disepakati bersama BI tidak ada lagi tarik-ulur mendadak
Evaluasi utang jangka panjang jangan bebankan ke anak cucu tanpa perhitungan jelas
5. PERKUAT TRANSPARANSI HARTA PEJABAT
Setiap pejabat wajib jelaskan secara tertulis jika kenaikan hartanya melebihi penghasilan resmi. LHKPN bukan sekadar laporan wajib diverifikasi.
6. APARAT PENEGAK HUKUM: TEGAS & ADIL TANPA PANDANG BULU
Usut tuntas setiap indikasi pelanggaran. Tak peduli siapa, tak peduli jabatannya. Hukum harus berjalan tegak bukan tegas ke bawah dan lunak ke atas. Itulah keadilan sejati.
7. SATUKAN SUARA NEGARA
Protokol baku: tak ada lagi pejabat yang menyatakan kebijakan berbeda di depan publik. Satu suara, satu data, satu kebijakan negara.
8. EVALUASI SISTEM PENUNJUKAN & PENGAWASAN PEJABAT TINGGI
Pilih berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak bukan kepercayaan semata. Pengawasan berjalan sejak hari pertama.
9. JAMINAN: TAK ADA YANG DIABAIKAN, TAK ADA YANG DILINDUNGI
Jika tidak bersalah buktikan, namamu bersih selamanya. Jika ada yang keliru perbaiki, pertanggungjawabkan, jangan ulangi. Negara butuh pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang takut diperiksa.
PENUTUP
“Pemimpin yang jujur tidak takut pemeriksaan. Yang takut adalah yang menyembunyikan sesuatu. Zaman sudah canggih jejak tak pernah berbohong. Cepat, tepat, transparan itulah keadilan yang kita minta.”
Masalah ini bukan tentang satu orang. Ini tentang masa depan bangsa ini apakah kita ingin negara di mana hukum berjalan adil untuk semua, atau hanya untuk segelintir orang yang berkuasa?
Mari kita awasi, tanya, dan tuntut bukan karena kita ingin berlawanan, tapi karena kita mencintai negeri ini. Cerdaslah dalam menilai karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita, bukan di tangan segelintir orang. Bukan viral yang kita kejar, tapi kebenaran yang kita cari demi nasib kita semua dan generasi yang akan datang.
Wisnu alias Roger
Jurnalis Pengontrol Sosial yang Selalu Berdiri di Garda Terdepan Kebenaran
Redaksi BidikKasus.Net
“Mengawasi demi Keadilan, Mencerahkan Seluruh Rakyat Indonesia
Robby / Editor: AN
About the Author
