Dobraknews.id | MEDAN
Polemik pengelolaan Masjid Agung Medan belum menemukan titik terang. Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) angkat bicara menanggapi tudingan pencurian dan penggelapan dana infak umat yang dilaporkan ke Polrestabes Medan.
Ketua BKM Masjid Agung Medan, DR Impun Siregar, menilai tudingan itu tidak berdasar dan sudah mengarah pada fitnah. Ia mengatakan, selama puluhan tahun pengurus BKM mengelola masjid secara ikhlas, tanpa honor, dan mengedepankan transparansi.
Menurut Impun, pengurus BKM tidak pernah memegang uang infak. Setiap dana yang terkumpul dari kotak infak langsung dihitung dan dibawa oleh petugas Bank Sumut Syariah.
“Selama ini pengurus BKM tidak pernah memegang uang infak. Dana tersebut langsung dibawa oleh petugas bank setelah proses penghitungan” kata Impun di Medan, (05/11/2026).
Ia menegaskan, peristiwa yang dilaporkan ke polisi tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Persoalan itu, kata dia, sudah diklarifikasi di Polrestabes Medan.
Terpisah, Ketua Bidang Keamanan BKM, H. Chairul Lubis, membeberkan kronologi awal persoalan. Peristiwa itu terjadi pada awal Oktober 2026, setelah pelaksanaan salat Jumat.
Saat itu, ada seorang bernama Puliadong yang disebut bukan petugas BKM membawa tas berisi kunci kotak infak milik BKM. Karena curiga, pengurus BKM meminta tas tersebut dan menyerahkannya kepada bendahara. Pembukaan kotak infak kemudian dilakukan bersama petugas bank untuk menghitung dana yang terkumpul.
Namun, peristiwa itu kemudian dilaporkan Puliadong ke polisi dengan dugaan pencurian dan penggelapan.
“Yang menjadi pertanyaan, mengapa seseorang yang bukan petugas BKM justru membawa tas berisi kunci kotak infak milik BKM” ujar Chairul.
Chairul mengungkapkan, setelah persoalan itu muncul, terdapat kotak infak tandingan yang disebut berasal dari pihak kenaziran wakaf. Sejak Oktober, pengelolaan infak yang selama ini berada di bawah BKM disebut telah dikuasai pihak tersebut dengan melibatkan relawan dari organisasi kepemudaan (OKP).
Bahkan, kantor BKM disebut sempat digembok. Atas kondisi itu, pengurus BKM terpaksa mengamankan kotak infak milik BKM dan menyimpannya di kantor BKM. Untuk menjaga kotak tersebut, lalu BKM meminta bantuan dua personel dari Kementerian Agama Kota Medan.
Terkait viralnya video kotak infak dibawa dari tangga darurat, BKM membantahnya. Menurut BKM, kotak itu memang sengaja diamankan, bukan dibawa kabur.
Terkait tudingan penutupan CCTV, Chairul menjelaskan penutupan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Saat itu pengurus BKM sedang menggelar rapat penting membahas perselisihan internal di lingkungan masjid.
Ia menegaskan, persoalan CCTV tidak berkaitan dengan pengelolaan maupun penghitungan uang infak. Terlebih, sistem CCTV disebut berada dalam penguasaan pihak kenaziran wakaf, sehingga rapat BKM tidak ingin dipantau.
BKM menyebut, terakhir kali mereka menyaksikan penghitungan kotak infak pada 9 Oktober 2026 yang dilakukan petugas Bank Sumut Syariah. Setelah itu, seluruh infak disebut telah dikuasai secara sepihak oleh pihak yang mengatasnamakan nazir wakaf Masjid Agung.
Di tengah polemik, pengurus BKM mengingatkan sejarah pembangunan Masjid Agung Medan. Ketua Bidang Aset BKM, Edwin Ginting, menyayangkan jika kontribusi berbagai pihak seolah dilupakan.
Ia menyebut pembangunan masjid tidak lepas dari hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp350 miliar pada masa Gubernur Edy Rahmayadi. Dana hibah yang diterima BKM itu, kata dia, seluruhnya telah diserahkan kepada panitia pembangunan.
Penyerahan itu diterima Wakil Ketua Panitia Pembangunan, Musa Idhisah, bersama Bendahara Panitia, Yuslin Siregar.
Pengurus BKM berharap polemik tidak semakin memperkeruh suasana dan mengorbankan kepentingan umat. Mereka meminta semua pihak mengedepankan keterbukaan, tabayun, dan penyelesaian melalui mekanisme yang benar agar Masjid Agung Medan tetap menjadi rumah ibadah yang mempersatukan umat.
Red
