Dobraknews.id | PEKANBARU
Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 30 September 2026 menjadi perhatian kalangan pemuda di Provinsi Riau. Regulasi ini diharapkan menjadi titik balik dalam membenahi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
MHD Sanusi, pemuda Riau, menyampaikan bahwa kehadiran undang-undang tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan serius terhadap persoalan agraria yang selama ini terjadi di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Riau.
Menurutnya, substansi UU Reforma Agraria membawa sejumlah agenda penting, mulai dari pembentukan lembaga khusus di bawah Presiden, penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), redistribusi tanah, pemulihan hak masyarakat, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan reforma agraria.
“Ini bukan sekadar persoalan menerbitkan undang-undang. Yang paling penting adalah bagaimana negara benar-benar hadir melindungi hak masyarakat. Jangan sampai regulasi sudah disahkan, tetapi masyarakat masih terus berhadapan dengan ketidakpastian penguasaan tanah,” tegas Sanusi.
Ia menilai, pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus mampu memutus panjangnya birokrasi penyelesaian konflik agraria. Lembaga tersebut diharapkan memiliki koordinasi dan kewenangan yang efektif agar persoalan lintas kementerian dan lembaga tidak terus menjadi alasan lambatnya penyelesaian konflik.
Sanusi secara khusus menyoroti ketimpangan penguasaan lahan di Riau yang melibatkan masyarakat, perusahaan perkebunan, serta kawasan hutan.
Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap tanah-tanah yang masuk dalam kategori objek reforma agraria. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, termasuk menelusuri riwayat penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, serta peta kawasan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah lama menguasai dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian. Pemerintah harus berani membuka persoalan ini. Periksa seluruh dokumen, evaluasi perizinan yang bermasalah, dan pastikan hak masyarakat tidak diabaikan,” ujarnya.
Ia juga memberikan perhatian terhadap pengaturan penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme identifikasi, inventarisasi, verifikasi, pemetaan, hingga pemulihan hak dan redistribusi tanah.
Menurut Sanusi, reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian sertifikat. Masyarakat penerima tanah juga harus mendapatkan akses pemberdayaan ekonomi agar tanah yang diberikan benar-benar menjadi sumber kesejahteraan.
Soroti Ketentuan Pidana, Pejabat Tak Boleh Sewenang-wenang
Poin lain yang menjadi perhatian Sanusi adalah ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut, khususnya mengenai pemalsuan dokumen atau peta, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, serta penerbitan keputusan yang mengakibatkan hilangnya hak masyarakat atas tanah.
Ia menilai ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan reforma agraria.
“Jangan ada pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk merugikan masyarakat. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen, penyalahgunaan jabatan, atau keputusan yang merampas hak masyarakat secara melawan hukum, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sanusi juga mengingatkan agar pelaksanaan reforma agraria tidak dijadikan alat untuk menguntungkan kelompok tertentu. Prinsip transparansi, kepastian hukum, dan keadilan harus menjadi pegangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima maupun mempertahankan hak atas tanah.
Pemuda Riau Diminta Ikut Mengawal Implementasi UU
Lebih lanjut, Sanusi menegaskan bahwa kalangan pemuda harus ikut mengawasi pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2026, terutama dalam penetapan LPRA dan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan hasil nyata melalui penyelesaian konflik dan perlindungan hak masyarakat.
“Undang-undang ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai hanya bagus dalam aturan, tetapi pelaksanaannya tidak menyentuh persoalan yang terjadi di lapangan. Kami dari kalangan pemuda akan memberikan perhatian terhadap bagaimana kebijakan ini dijalankan,” ungkap Sanusi.
Ia berharap lahirnya regulasi tersebut menjadi awal pembenahan tata kelola agraria nasional, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan kepastian hukum atas tanah akibat persoalan yang tidak kunjung diselesaikan.
“Tanah adalah sumber kehidupan masyarakat. Reforma agraria harus memastikan keadilan, bukan memperpanjang ketimpangan. Pemerintah harus membuktikan bahwa hukum benar-benar hadir untuk melindungi rakyat. Jangan biarkan amanat keadilan sosial hanya menjadi tulisan dalam undang-undang,” tutup Sanusi.
Editor: AN
