Dobraknews.id | MEDAN
Kisruh Masjid Agung Medan belum selesai. Persoalan ini berawal dari munculnya susunan 3 nama nazir wakaf baru tahun 2025, yakni Dzulmi Eldin, Yuslin Siregar, dan Musa Idhisah.
Padahal, dalam dokumen 19 Mei 2015 yang disebut dikeluarkan Kepala KUA Polonia, tercantum 5 nama nazir wakaf, yakni Dzulmi Eldin, Abdul Hakim Siagian, Yuslin Siregar, Asren Nasution, dan Hasan Matsum.
Belakangan, beredar dokumen lain dengan tanggal yang sama, 19 Mei 2015, yang juga disebut bertanda tangan Kepala KUA Polonia, namun hanya mencantumkan 3 nama dan menghilangkan 2 nama.
Kepala KUA Polonia saat itu, Abdul Muis, disebut sudah mengakui bahwa yang ia tandatangani adalah nazir wakaf yang berjumlah 5 orang.
Kejanggalan lain yang disorot adalah adanya perbedaan alamat Abdul Hakim Siagian antara dokumen versi 5 orang dan dokumen versi 3 orang. Dalam dokumen versi 3 orang, alamat Abdul Hakim Siagian dan Yuslin Siregar disebut tertulis di satu alamat yang sama, sementara dalam dokumen versi 5 orang alamat Abdul Hakim Siagian disebut berbeda.
BWI Sumut pada tahun 2025 kemudian mengeluarkan SK kenaziran wakaf dengan hanya 3 nama, yakni Dzulmi Eldin, Yuslin Siregar, dan nama baru Musa Idhisah yang disebut menggantikan Abdul Hakim Siagian yang meninggal dunia.
Langkah itu dipertanyakan, karena KUA Polonia disebut sudah menyurati agar SK tersebut direvisi. Pewakif Letjen Edy Rahmayadi juga disebut sudah meminta kepada BWI Sumut agar membatalkan SK tersebut.
Menanggapi kisruh tersebut, Muhammad Rafli Koordinator Perkumpulan Aktivis Muda Sumatera Utara menyampaikan BWI Sumut harus bertanggung jawab atas surat yang dikeluarkannya.
“Ini bukan lagi soal salah ketik. Ini soal dokumen. Ada dokumen 19 Mei 2015 yang isinya 5 orang. Lalu muncul dokumen lain dengan tanggal yang sama, tanda tangan yang sama, tapi isinya tinggal 3 orang. Dua nama hilang begitu saja. Yang menandatangani sendiri disebut sudah mengakui, yang dia tandatangani itu yang 5 orang. Lalu kenapa dokumen yang 3 nama itu yang dipakai sebagai dasar SK BWI Sumut?” jelas Rafli. di Medan, Senin (9/11/2026).
“Lebih parah lagi, ada perbedaan alamat. Bagaimana mungkin verifikasi wakaf bisa lolos kalau datanya saja tidak konsisten?” Tambahnya
KUA Polonia, lanjut Rafli, sudah minta revisi. Pewakif sudah minta batalkan. Tapi BWI Sumut tetap diam dan tetap mempertahankan yang 3 nama. Diam itu yang membuat publik curiga.
“Saya minta kepada BWI Sumut jangan diam. Buka semua dokumennya ke publik. Mana yang asli, mana yang tidak, jelaskan. Dan dugaan gratifikasi di BWI Sumut ini harus diusut. Jangan sampai urusan wakaf, urusan umat, urusan Masjid Agung Medan, dikotori oleh kepentingan” pintanya
Kalau memang, lanjutnya lagi, tidak ada apa-apa, buktikan dengan transparansi. Kalau ada yang salah, jangan lindungi.
Hingga berita ini dibuat, belum ada klarifikasi resmi terbaru dari BWI Sumut terkait perbedaan dokumen dan permintaan revisi tersebut.
Tim / Red
