Dobraknews.id | MEDAN
Perayaan ulang tahun Dewa Empat Muka (Si Mian Fo / Phra Phom) tidak hanya menjadi momentum bagi umat untuk memanjatkan doa, tetapi juga diwujudkan melalui aksi kepedulian sosial dengan membagikan sembako kepada kaum duafa.
Kegiatan berlangsung di Kompleks Flora Kuning Mas No. 52 LL, Jalan Brigjen Zein Hamid, Titi Kuning, Medan, Senin (9/11/2026), dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian terhadap sesama.
Rangkaian perayaan diisi dengan puja dan persembahan bunga, buah, serta lilin. Umat juga memanjatkan doa bersama untuk kesehatan, kelancaran rezeki, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun di balik perayaan tersebut, masih ada persoalan yang belum tuntas. Vihara yang berada di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kompleks Cottempo, disebut belum mendapatkan akses jalan menuju vihara.
Menyikapi kondisi itu, Muhammad Ajri Darul Ihsan, SH, MH, akademisi sekaligus Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Medan, berharap Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian serius dan turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Ajri, sengketa mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) antara Pemko Medan, pengembang, dan warga perumahan tidak bisa membatalkan, mengurangi, atau menunda hak keperdataan atas akses jalan umum yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Wali Kota Medan harus tegas dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” kata Ajri.
Ajri menilai rumah ibadah merupakan tempat masyarakat menjalankan keyakinan dan memperoleh ketenangan spiritual. Karena itu, keberadaan serta akses menuju tempat ibadah perlu mendapatkan kepastian dan penghormatan.
“Harapan kita, Bapak Wali Kota Medan Rico Waas dapat turun tangan secara langsung mencari solusi atas persoalan akses jalan ini yang terus berlarut-larut dan mengganggu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah,” ujar Ajri.
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah agar seluruh pihak mendapatkan solusi terbaik, tidak merugikan pihak mana pun, dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat.
Ajri juga menekankan pentingnya penyelesaian secara komprehensif dengan memperhatikan status pertanahan, hak atas akses jalan umum, serta kewajiban penyerahan PSU perumahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan, Wali Kota Medan juga harus memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 572/Pdt.G/2022/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 296/Pdt/2023/PT.Mdn. Dalam amar putusan tersebut, hakim secara tegas menetapkan bahwa jalan di Kompleks Perumahan Contempo Regency adalah jalan umum. Hal itu secara otomatis melekatkan hak publik pada jalan tersebut, sehingga tidak lagi berstatus sebagai properti privat eksklusif kelompok atau warga tertentu.
Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi antar pihak, tetapi harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen pertanahan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang telah inkrah.
Ia berharap Pemko Medan dapat mengambil peran sebagai fasilitator sekaligus memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum, asas kepastian hukum, dan asas keadilan.
“Yang kita harapkan adalah solusi yang adil, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan hubungan sosial antarwarga tetap terjaga,” tambah Ajri.
Sementara itu, pembagian sembako kepada kaum duafa dalam rangkaian perayaan menjadi gambaran bahwa momentum keagamaan juga dapat diisi dengan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Perayaan ulang tahun Dewa Empat Muka tersebut diharapkan semakin mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Acara dihadiri Ketua Yayasan Vihara Empat Muka, Hansin, dan Kapolsek Delitua AKP Kennedy Sitompul. Acara berlangsung sukses. Warga antre dengan tertib menerima sembako.
Red
