Dobraknews.id | RIAU
Kalangan pemuda di Provinsi Riau mulai angkat bicara terkait konflik berkepanjangan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Mereka menilai penyelesaian yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar persoalan.
Pemuda Riau, Mhd Sanusi, menegaskan bahwa konflik di Tesso Nilo tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada masyarakat kecil yang tinggal dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Pemuda Riau melihat ada ketidakadilan yang nyata. Masyarakat kecil terus ditekan, sementara aktor-aktor besar yang menguasai lahan justru seolah tidak tersentuh,” ujar Sanusi, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, sejarah panjang Tesso Nilo menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih dulu hadir sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai taman nasional. Namun dalam praktiknya, negara justru datang belakangan dengan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial.
“Ini bukan sekadar soal hutan, tapi soal kehidupan. Banyak keluarga sudah puluhan tahun tinggal di sana. Tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penggusuran,” jelasnya.
Pemuda Riau, kata Sanusi, mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog terbuka dan solusi yang berkeadilan. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan prinsip konstitusi dalam penyelesaian konflik agraria.
“Negara harus hadir sebagai solusi, bukan hanya sebagai penegak yang menekan. Harus ada pengakuan terhadap hak masyarakat yang sudah lama hidup di sana,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah Sumatera yang semakin sering terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak dari rusaknya ekosistem yang tidak dikelola dengan baik.
“Kalau habitat rusak, gajah pasti keluar. Ini bukan salah gajah, bukan juga sepenuhnya salah masyarakat. Ini akibat tata kelola yang tidak tepat sejak awal,” katanya.
Pemuda Riau berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga solusi jangka panjang.
“Kami ingin Tesso Nilo diselamatkan, tapi rakyat juga harus diselamatkan. Jangan sampai atas nama konservasi, masyarakat kecil justru jadi korban,” tutup Sanusi.
Redaksi
