Dobraknews.id | MAKASSAR
Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang seharusnya menjadi panggung persatuan justru tercoreng bentrokan di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (28/10/2026). Insiden dalam agenda Konvoi Persatuan dan Orasi Kepemudaan yang melibatkan 47 komunitas pemuda itu memunculkan pertanyaan: di mana Pemerintah Kota Makassar ketika para pemuda berupaya membangun persatuan?
Peristiwa tersebut memperlihatkan lemahnya pencegahan, buruknya koordinasi, dan minimnya kehadiran pemerintah dalam mengelola agenda kepemudaan berskala besar.
Wali Kota Makassar seharusnya hadir sejak tahap perencanaan, pemetaan risiko, pendampingan, pengamanan, hingga evaluasi. Jika pemerintah baru bergerak setelah kekerasan terjadi, kegagalan itu bukan hanya tanggung jawab kelompok yang terlibat, melainkan juga cermin buruk tata kelola kepemudaan di Kota Makassar.
Fadel Sofyan, Ketua Umum ATLANTARA sekaligus Founder Makassar Youth Space (MYS), mengecam bentrokan tersebut. Ia menegaskan, kegiatan itu dirancang untuk mempertemukan dan menyatukan puluhan komunitas pemuda, bukan membuka ruang permusuhan.
Sejumlah kelompok yang disebut terlibat antara lain The Legend 120, Matador Legend, Anti Gores, dan Mappakoe. Mereka membawa agenda persatuan serta berupaya menghentikan perang kelompok yang selama ini berulang.
Namun, niat baik tanpa dukungan sistematis mudah dihancurkan provokasi. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar patut dimintai pertanggungjawaban: mengapa agenda yang melibatkan 47 komunitas tidak dikawal secara serius?
Dugaan Provokasi Sejak Monumen Mandala Harus Diusut
Fadel menyebut dugaan provokasi telah muncul sejak rombongan berkumpul di Monumen Mandala. Ia juga mengungkapkan adanya benda yang diduga sebagai alat pelontar anak panah atau busur.
Menurut Fadel, benda tersebut telah dibawa sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada Kapolrestabes Makassar bersama sejumlah saksi. Jika laporan dan barang bukti benar telah diserahkan, aparat wajib menjelaskan status penanganannya kepada publik.
Laporan mengenai dugaan provokasi tidak boleh berhenti di meja penerimaan tanpa kejelasan. Publik berhak mengetahui pihak yang menangani, langkah penyelidikan, serta alasan dugaan ancaman tidak dicegah sebelum bentrokan terjadi.
Fadel mengaku kecewa karena laporan dan barang bukti itu dinilai belum memperoleh tindak lanjut sebagaimana mestinya. Meski demikian, statusnya tetap perlu dikonfirmasi kepada kepolisian.
Persoalan ini juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah Kota Makassar harus menjelaskan apakah mereka mengetahui agenda tersebut, melakukan pemetaan potensi konflik, mendampingi penyelenggara, dan membahas rute kegiatan bersama aparat.
Jika langkah-langkah itu tidak dilakukan, Pemkot Makassar harus mengakui kegagalan sistem pencegahan konflik kepemudaan. Pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa bentrokan semata-mata urusan kelompok pemuda.
Bentrokan Urip Sumoharjo dan Kegagalan Pencegahan
Saat rombongan melintas di Jalan Urip Sumoharjo, bentrokan pecah. Rekaman yang beredar memperlihatkan keributan melibatkan sejumlah orang dan kendaraan bermotor.
Informasi mengenai dugaan penggunaan anak panah, batu, dan air gun masih harus diverifikasi. Pihak yang pertama kali menyerang, rangkaian kejadian, serta keterlibatan masing-masing kelompok harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses sesuai hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi penghukuman kolektif terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat.
Proses hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kegagalan pencegahan. Pertanyaan utamanya tetap: mengapa potensi konflik tidak diantisipasi sejak awal?
Wali Kota Makassar harus memberikan penjelasan konkret, bukan sekadar imbauan normatif tentang ketertiban. Publik membutuhkan informasi mengenai koordinasi pemerintah, pengamanan, pemetaan titik rawan, dan evaluasi yang akan dilakukan.
Fadel Sofyan: Mereka Membawa Agenda Positif
Fadel menegaskan bahwa komunitas yang terlibat memiliki semangat positif untuk membangun persatuan.
“Lillahitaala, saya adalah saksi hidup bahwa mereka memiliki agenda positif. Mereka ingin bersatu, memajukan kepemudaan, dan bersama-sama menghentikan perang kelompok. Jangan sampai niat baik untuk membangun persatuan justru dicederai oleh tindakan kekerasan,” tegas Fadel.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar konvoi kendaraan bermotor, melainkan bagian dari upaya membangun ruang perubahan bagi pemuda yang ingin meninggalkan konflik.
“Demi Allah, mereka punya agenda Forum Pangadakkang untuk Makassar yang lebih baik. Ada semangat persatuan, ada keinginan untuk berubah, dan ada harapan agar pemuda tidak terus-menerus terjebak dalam konflik yang sama,” ujarnya.
Ruang perubahan tidak boleh dibangun sendirian oleh komunitas. Pemerintah kota berkewajiban menyediakan ruang publik, pendampingan, pelatihan, akses kegiatan produktif, dan mekanisme penyelesaian konflik.
Jika komunitas mampu mengorganisasi puluhan kelompok secara mandiri, sementara pemerintah hanya menjadi penonton, program kepemudaan Pemkot Makassar patut dipertanyakan. Pemuda tidak boleh hanya dijadikan objek seremoni, massa pendukung acara, atau latar belakang foto pejabat.
“Stop Justic”: Masa Lalu Bukan Alasan untuk Menutup Jalan Perubahan
Fadel juga menyampaikan pesan, “Stop justic. Masa lalu sudah berlalu, masa depan mereka akan ditata dengan jalan mereka sendiri.”
Pesan itu mengajak masyarakat tidak terus menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu. Pemuda yang pernah terlibat konflik tetap memiliki hak untuk berubah dan berkontribusi.
Namun, kesempatan tersebut harus berjalan bersama pertanggungjawaban melalui perilaku damai, kepatuhan hukum, dan kesediaan menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.
Fadel menyebut Rusdi, Ketua The Legend, dan Izwar Kr. Emba, Ketua Matador, sebagai sahabat yang dinilainya berkomitmen membawa kehidupan kepemudaan ke arah lebih baik.
“Mereka sahabat saya. Saya melihat sendiri keinginan mereka untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Karena itu, jangan hanya melihat siapa mereka pada masa lalu. Lihat juga apa yang sedang mereka upayakan sekarang,” tambahnya.
Pemerintah seharusnya menangkap momentum ini. Jika ada kelompok yang ingin meninggalkan konflik, perlu ada program resmi yang mendampingi mereka agar upaya tersebut tidak berjalan tanpa dukungan.
Komunitas Bergerak Mandiri, Lalu Di Mana Wali Kota Makassar?
Fadel menyoroti minimnya dukungan pemerintah terhadap komunitas pemuda yang berinisiatif membangun ruang persatuan.
“Mereka hadir berekspresi dengan agenda yang mulia. Mereka berinisiatif, berkolaborasi, dan berusaha membangun ruang kepemudaan tanpa dana hibah dan tanpa dukungan pemerintah kota. Pertanyaannya, bagaimana ruang-ruang seperti ini bisa diperkuat agar semakin banyak pemuda memilih persatuan daripada konflik?” kata Fadel.
Pertanyaan itu seharusnya menjadi evaluasi bagi Wali Kota Makassar. Pemerintah tidak boleh mengklaim memiliki program kepemudaan jika komunitas yang bekerja di lapangan tidak merasakan manfaatnya.
Jika 47 kelompok dapat digerakkan tanpa dukungan pemerintah, Pemkot Makassar harus menjelaskan fungsi program kepemudaan yang dibiayai anggaran publik.
Apakah program tersebut menjangkau komunitas? Apakah aksesnya terbuka bagi kelompok tanpa kedekatan dengan kekuasaan? Apakah anggaran digunakan untuk mencegah konflik dan membangun kapasitas pemuda, atau hanya untuk kegiatan seremonial?
Wali Kota Makassar harus menunjukkan kepemimpinan melalui pembukaan ruang dialog, penyediaan fasilitas, penguatan pendampingan, dan pemberian akses yang adil.
Dana Hibah KNPI Makassar Harus Dibuka dan Dievaluasi
Fadel secara khusus menyoroti KNPI Makassar dan dana hibah yang disebut mencapai miliaran rupiah. Ia mempertanyakan dampak anggaran tersebut bagi pemuda Makassar.
“KNPI Makassar mendapatkan dukungan dana hibah yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. Lantas, apa dampak nyatanya bagi pemuda Makassar? Ini bukan soal menjatuhkan organisasi mana pun, tetapi tentang bagaimana setiap dukungan dan anggaran kepemudaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertanyaan itu sah dan tidak semestinya dianggap sebagai serangan. Dana hibah berasal dari uang publik sehingga penggunaannya wajib transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPD II KNPI Makassar, Baso Muhammad Ikram, harus menjelaskan program yang dijalankan, penerima manfaat, anggaran yang digunakan, dan hasilnya. Jangan sampai KNPI sibuk menggelar kegiatan formal, sementara konflik antarkelompok pemuda terus berulang.
Pemerintah Kota Makassar juga wajib membuka dasar pemberian hibah, nilai anggaran, program yang dibiayai, realisasi penggunaan, serta indikator keberhasilannya.
Jika nilainya mencapai miliaran rupiah, publik berhak melihat dampak yang sebanding, bukan sekadar dokumentasi, seremoni, atau laporan administratif.
KNPI Makassar perlu diberi ruang untuk memberikan klarifikasi. Namun, penjelasan itu harus disertai data, dokumen, dan capaian yang dapat diuji.
Jika programnya efektif, hasilnya perlu ditunjukkan. Jika tidak, pemerintah harus berani mengevaluasi. Organisasi penerima dukungan publik tidak boleh kebal dari kritik.
Ironisnya, organisasi kepemudaan menerima anggaran besar, sementara komunitas yang berusaha mencegah konflik bergerak tanpa dukungan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan dalam kebijakan kepemudaan Makassar.
Ketua KNPI Makassar Jangan Hanya Hadir Saat Seremoni
Bentrokan ini menempatkan Baso Muhammad Ikram dalam sorotan. Sebagai Ketua DPD II KNPI Makassar, ia tidak cukup hanya hadir dalam forum resmi atau menyampaikan pesan persatuan dari panggung acara.
KNPI seharusnya menjadi jembatan antarkelompok pemuda, bukan sekadar organisasi yang aktif saat agenda seremonial dan dukungan anggaran tersedia. Jika konflik terus terjadi, kepemimpinannya perlu dievaluasi secara terbuka.
Apa langkah KNPI sebelum kegiatan berlangsung? Apakah ada komunikasi dengan 47 komunitas? Apakah potensi konflik dipetakan? Apakah tersedia mekanisme mediasi ketika ketegangan muncul?
Jika tidak, publik wajar mempertanyakan peran KNPI dalam menyelesaikan persoalan kepemudaan di Makassar.
Baso Muhammad Ikram harus membuktikan bahwa KNPI bukan organisasi yang besar dalam struktur, tetapi lemah dalam kerja nyata. Kepemimpinan kepemudaan harus hadir sebelum konflik, bukan setelah keributan menjadi konsumsi publik.
Sumpah Pemuda Jangan Dijadikan Panggung Pencitraan
Bentrokan di Jalan Urip Sumoharjo menunjukkan bahwa persatuan tidak cukup dibangun melalui deklarasi, konvoi, dan slogan.
Pemerintah Kota Makassar harus berhenti menjadikan Hari Sumpah Pemuda sebagai panggung pencitraan. Pemuda bukan sekadar massa dalam acara resmi, latar belakang foto pejabat, atau penerima program yang tidak jelas dampaknya.
Jika konflik terus berulang, pemerintah tidak bisa menyebutnya sekadar kenakalan pemuda. Peristiwa semacam itu menunjukkan lemahnya pendampingan dan strategi pencegahan.
Wali Kota Makassar harus mengevaluasi kebijakan kepemudaan. Baso Muhammad Ikram juga perlu menjelaskan peran KNPI dalam membangun komunikasi dan mencegah konflik.
Penyelenggara perlu mengevaluasi rute, pengamanan, koordinasi, dan mekanisme respons terhadap ancaman. Aparat harus mengusut dugaan kekerasan secara profesional. Pemerintah dan organisasi kepemudaan tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab.
Fadel berharap bentrokan tersebut tidak menghapus tujuan awal gerakan 47 komunitas pemuda.
“Jangan biarkan niat baik untuk bersatu berakhir menjadi alasan bagi pemuda untuk kembali bermusuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin Makassar lebih baik, mari membuka ruang perubahan, menghentikan kekerasan, dan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum,” tutupnya.
Makassar Membutuhkan Kepemimpinan yang Hadir Sebelum Konflik
Makassar tidak kekurangan slogan persaudaraan, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang hadir sebelum masalah membesar .
Wali Kota Makassar harus memastikan kebijakan kepemudaan tidak berhenti pada dokumen, anggaran, dan seremoni. Baso Muhammad Ikram perlu membuktikan bahwa KNPI Makassar memiliki kerja nyata, bukan sekadar struktur dan agenda formal.
Insiden ini harus diusut berdasarkan fakta. Dugaan provokasi perlu diverifikasi. Laporan dan barang bukti harus ditelusuri. Penggunaan dana hibah mesti dibuka. Kritik terhadap program kepemudaan harus dijawab dengan data.
Pemerintah Kota Makassar juga harus menjelaskan langkah setelah bentrokan: evaluasi pengamanan, forum dialog antarkelompok, dukungan bagi komunitas pencegah konflik, serta keterbukaan dan evaluasi dana hibah KNPI Makassar.
Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar pernyataan normatif.
Ukuran keberhasilan pembangunan kepemudaan bukan jumlah organisasi penerima anggaran atau banyaknya seremoni, melainkan kemampuan pemerintah dan organisasi kepemudaan mencegah kekerasan, membangun ruang aman, dan memastikan masa depan pemuda.
Jika Wali Kota Makassar dan Ketua DPD II KNPI Makassar gagal menjawab pertanyaan tersebut, bentrokan Urip Sumoharjo bukan hanya insiden di jalan, melainkan bukti bahwa kepemimpinan kepemudaan di Makassar sedang mengalami krisis.
Robby / Editor: AN
About the Author
